Menu

Mode Gelap

Pendidikan · 3 Jan 2022 15:17 WIB

Pengaduan Persoalan Pendidikan ke DPKS Bisa Secara Online


					Suasana rapat anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (istimewa) Perbesar

Suasana rapat anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (istimewa)

Sumenep, kroscek.id – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Jawa Timur, mulai tancap gas. Salah satu program yang digetolkan adalah Smart DPKS menuju Sumenep Literasi. Hal itu merupakan hasil dari Rapat Program Kerja di salah satu hotel di Surabaya pada akhir Desember 2021 lalu.

Menurut juru bicara (Jubir) DPK Sumenep, Achmad Junaidi, Sumenep memiliki ratusan lembaga pendidikan yang berada di wilayah daratan dan kepulauan. Letak geografis tersebut berdampak pada tidak mudahnya koordinasi. Oleh sebab itu, DPKS merasa perlu adanya platform tersendiri yang bisa menampung berbagai aspirasi persoalan pendidikan.

BACA JUGA:  Semangat Mbah Surya Menjual Kerupuk Selama 14 Tahun, Tak Redup di Tengah Pandemi

“Platform DPKS akan menyediakan ruang pengaduan atau keluhan dari masyarakat terkait persoalan pendidikan dalam rangka menghimpun data untuk kemajuan dan mutu pendidikan Sumenep,” terang Achmad Junaidi usai Rapat di Kantor DPKS, Senin (3/1/2022).

Tidak main-main, platform tersebut  direncanakan terintegrasi dengan Inspektorat Sumenep dan Jaga Pendidikan milik lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Tujuannya agar pengaduan dari masyarakat tentang persoalan pendidikan bisa dikoneksikan dengan lembaga terkait.

“Tentu setelah melalui diskusi di internal DPKS,” tegas Junaidi.

BACA JUGA:  Sejarah Hari Pers Nasional Tanggal 9 Februari

Dia menambahkan, Smart DPKS yang bakal terintegrasi dengan instansi terkait itu merupakan implementasi dari Kepmendiknas No 044/U/2002. Di dalamnya disebutkan Dewan Pendidikan merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.

”Termasuk meningkatakan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu,” imbuhnya.

Selain itu, Achmad Junaidi menegaskan akan menguatkan kembali pendidikan lokal. Tidak hanya bahasa daerah, tetapi juga budaya dan permainan-permainan tradisional yang dapat menanamkan pendidikan krakter. Ia mencontohkan Salodur yang merupakan permainan tradisional yang nilainya mulai luntur. Padahal dii dalamnya terdapat nilai kekompakan, kebersamaan, sportivitas, kesehatan dan kejujuran.

BACA JUGA:  35 PNS Terima SK CPNS Tahun 2019 IAIN Madura

“Satu permainan itu saja sudah memiliki nilai pendidikan anti korupsi. Itulah kemudian menjadi penting untuk dijadikan sebagai muatan local yang harus direalisasikan. Sehingga generasi cerdas, mandiri, jujur dan berakhlak akan dimiliki oleh generasi muda atau peserta didik di Sumenep,” terangnya. (rls/mat)

Artikel ini telah dibaca 69 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

F9 Ajak Mahasiswa dan Santri Sumenep Jaga Toleransi

26 Desember 2022 - 11:24 WIB

Sambut Hari Guru Nasional, Pergunu Pragaan Sumenep Luncurkan Program “Nyabis Guru Alif”

23 November 2022 - 08:21 WIB

Pengurus 19 Ranting Pergunu Kecamatan Pragaan Sumenep Dilantik, Penceramah Pesankan Ini

22 November 2022 - 12:46 WIB

Pemkab Sumenep Siapkan Belasan Ribu Kuota Bantuan Seragam untuk Sekolah Jenjang Dasar

3 Juli 2022 - 18:14 WIB

Haul Muassis Ponpes Nurur Rahmah Dihadiri Ribuan Alumni

26 Juni 2022 - 00:55 WIB

Disdik Sumenep Tingkatkan Pengawasan untuk Sekolah-sekolah

24 Mei 2022 - 06:08 WIB

Trending di Pendidikan