Sumenep, kroscek.id – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Jawa Timur, mulai tancap gas. Salah satu program yang digetolkan adalah Smart DPKS menuju Sumenep Literasi. Hal itu merupakan hasil dari Rapat Program Kerja di salah satu hotel di Surabaya pada akhir Desember 2021 lalu.
Menurut juru bicara (Jubir) DPK Sumenep, Achmad Junaidi, Sumenep memiliki ratusan lembaga pendidikan yang berada di wilayah daratan dan kepulauan. Letak geografis tersebut berdampak pada tidak mudahnya koordinasi. Oleh sebab itu, DPKS merasa perlu adanya platform tersendiri yang bisa menampung berbagai aspirasi persoalan pendidikan.
“Platform DPKS akan menyediakan ruang pengaduan atau keluhan dari masyarakat terkait persoalan pendidikan dalam rangka menghimpun data untuk kemajuan dan mutu pendidikan Sumenep,” terang Achmad Junaidi usai Rapat di Kantor DPKS, Senin (3/1/2022).
Tidak main-main, platform tersebut direncanakan terintegrasi dengan Inspektorat Sumenep dan Jaga Pendidikan milik lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Tujuannya agar pengaduan dari masyarakat tentang persoalan pendidikan bisa dikoneksikan dengan lembaga terkait.
“Tentu setelah melalui diskusi di internal DPKS,” tegas Junaidi.
Dia menambahkan, Smart DPKS yang bakal terintegrasi dengan instansi terkait itu merupakan implementasi dari Kepmendiknas No 044/U/2002. Di dalamnya disebutkan Dewan Pendidikan merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
”Termasuk meningkatakan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu,” imbuhnya.
Selain itu, Achmad Junaidi menegaskan akan menguatkan kembali pendidikan lokal. Tidak hanya bahasa daerah, tetapi juga budaya dan permainan-permainan tradisional yang dapat menanamkan pendidikan krakter. Ia mencontohkan Salodur yang merupakan permainan tradisional yang nilainya mulai luntur. Padahal dii dalamnya terdapat nilai kekompakan, kebersamaan, sportivitas, kesehatan dan kejujuran.
“Satu permainan itu saja sudah memiliki nilai pendidikan anti korupsi. Itulah kemudian menjadi penting untuk dijadikan sebagai muatan local yang harus direalisasikan. Sehingga generasi cerdas, mandiri, jujur dan berakhlak akan dimiliki oleh generasi muda atau peserta didik di Sumenep,” terangnya. (rls/mat)