Menu

Mode Gelap

Politik & Pemerintahan · 20 Jun 2022 11:21 WIB

DPRD Sumenep Minta DKPP Fungsikan Puskeswan saat Penyakit PMK Merebak


					Wakil DPRD Sumenep, Indra Wahyudi (ist). Perbesar

Wakil DPRD Sumenep, Indra Wahyudi (ist).

Sumenep, Kroscek.id- Belasan hewan ternak sapi di Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, ditemukan bergejala Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sejauh ini setidaknya ada sekitar 17 ekor sapi yang dilaporkan terpapar wabah tersebut.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Indra Wahyudi mengatakan, sebelum kasus PMK ini semakin melonjak, semua pihak harus bekerja sama melakukan upaya menekan penyebaran wabah PMK.

“Saya mendengar banyak sapi milik warga hampir memiliki gejala yang serupa dengan penyakit PMK itu. Maka saya meminta kepada dinas terkait untuk proaktif, apalagi menjelang Idul Adha,” ujarnya.

Politisi partai Demokat itu mendesak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep agar bergerak cepat menfungsikan pusat kesehatan hewan (Puskeswan) untuk mengatasi PMK, ia menginginkan penanganan wabah ini tidak hanya dilakukan di ruang-ruang rapat.

BACA JUGA:  Bupati Sumenep Rotasi Posisi 5 Kepala OPD

“Saya belum melihat Puskeswan di Sumenep difungsikan dengan baik, kalau tidak keliru di Pamolokan, Itu tidak difungsikan dengan benar, Dinas terkait mestinya panggil anak buahnya, fungsikan Puskeswan itu,” desaknya.

Indra menjelaskan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan peternakan adalah, dengan meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan hewan, terutama mendekati Idul Adha, adanya peningkatan derajat kesehatan hewan yang terpenuhi ini menurutnya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Optimalisasikan Puskeswan, tingkatkan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusianya. Ini harus menjadi upaya serius yang mesti segera dikerjakan DKPP,” tegasnya.

BACA JUGA:  Silaturrahmi Bersama Kiai se Madura, Mahfud MD: Mari Perkuat Kebersatuan

Kemudian terkait koordinator penyuluh di tiap Kecamatan, pihaknya meminta agar DKPP segera menerjunkan kebawah memantau masyarakat dengan melibatkan para kelompok tani.

Dimana, kelompok tani ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi etalase kebutuhan yang tidak hanya berkaitan dengan pertanian, namun juga berkaitan dengan peternakan.

“DKPP Sumenep perlu memanggil penyuluh di setiap Kecamatan agar berkoordinasi dengan kelompok tani yang ada di desa desa itu. Memantau perkembangan hewan ternak yang ada di desa terutama sapi agar ditangani,”

“Saya melihat hingga detik ini tidak ada tindak lanjut sama sekali. Jangan hanya rapat diatas meja saja tetapi tidak bisa diaplikasikan secara nyata dalam masyarakat. Informasi dari masyarakat saya itu ada sapinya yang terkena PKM tapi tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait,” paparnya.

BACA JUGA:  Kantor Kecamatan Pamekasan Direncanakan Dipindah, Segini Besaran Anggaran yang Dibutuhkan

Selain itu Indra menambahkan, masyarakat juga tidak sungkan menyampaikan keluhannya kepada dinas terkait, jikalau misalnya sungkan melaporkan gejala PMK, bisa melalui perwakilan koordinator penyuluh di kecamatan .

“Sampaikan ke penyuluh yang ada di kecamatan kalau ada gejala seperti itu, jangan diam. Yang terpenting dalam hal ini khususnya DKPP harus lebih proaktif dan antisipatif,” pungkasnya (pik/di)

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Selama Kepemimpinan Baddrut Tamam, Pemkab Pamekasan Bangun 58 Unit Wamira Mart

19 September 2023 - 14:53 WIB

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur saat meresmika Wamira Mart.

Pesan Ketua DPRD Sumenep Jelang Tahun Politik 2024: Jaga Kerukunan dan Kekompakan

15 September 2023 - 06:46 WIB

Lepas Ratusan Peserata Porprov Kontingen, Bupati Sumenep Harapkan Hal ini

4 September 2023 - 08:44 WIB

Festival Madura Ethnic Carnival di Sumenep Bakal Dimeriahkan Eks Peserta JFC dan MFC

1 September 2023 - 08:50 WIB

Telan Angaran Rp100 Miliar Lebih, Gedung Baru DPRD Sumenep akan Jadi Bangunan Super Mewah

24 Agustus 2023 - 11:09 WIB

Harga Tembakau di Pamekasan Melonjak, Tembus Rp75 Ribu Per Kilogram

15 Agustus 2023 - 18:10 WIB

Trending di Politik & Pemerintahan