Pamekasan, Kroscek.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Dinas Sosial (Dinsos) menganggarkan Rp22,4 miliar dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk bantuan langsung tunai (BLT).
Program tersebut akan diperuntukkan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang bekerja di perusahaan legal di kabupaten setempat.
Kepala Dinas Sosial Pamekasan, Moch. Tarsun mengatakan, bantuan dengan bujet puluhan miliar tersebut akan mengcover sebangak 24 ribu penerima. Rinciannya, 21 ribu dari golongan petani tembakau. Sementara 3 ribu penerima lainnya yakni buruh pabrik rokok.
“Untuk tahun 2022 ini, kami menerima anggaran sebesar 22,4 miliar. Dana itu akan dimanfaatkan untuk program bantuan langsung tunai untuk 24 ribu penerima. 21 ribu buruh tani tembakau, 3 ribu buruh pabrik rokok,” terang Moch. Tarsun kepada teliksandinews.com, Selasa (13/9/2022).
Tarsun menyebut, nantinya masing-masing penerima akan mendapat Rp300 ribu selama tiga bulan. Jadi, masing-masing KPM akan menerima manfaat Rp900 ribu.
“Perbulan Rp 300 ribu. Itu selama 3 bulan. Jadi totalnya Rp900 ribu,” sambungnya menjelaskan.
Dalam penyalurannya, instansinya akan menggandeng aparat penegak hukum (APH). Meliputi, pihak kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, aparat pengawasan internal pemerintah (Apip).
“Tujuannya yaitu agar realisasi program ini berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tepat sasaran,” papar mantan Kadisdik itu.
Menurutnya, masyarakat yang tidak masuk dalam dua kategori itu dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan. Tetapi yang jelas, 13 kecamatan di daerahnya akan kecipratan program tersebut.
“Sekarang masih proses sosialisasi, karena datangnya anggaran itu di pertengahan tahun, kami dapat pelimpahan dari bagian perekonomian,” paparnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan, bahwa pihaknya akan melakukan langkah cepat untuk merealisasikan bantuan itu. Tujuannya, agar supaya BLT DBHCHT segera dinikmati oleh masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada.
“Termasuk pedoman perbup sebagai pedoman penyaluran, setelah itu akan digelar sosialisasi perbup di 13 kecamatan yang akan melibatkan kepala desa dan pihak terkait lainnya,” pungkasnya (mat/Bu).
