Sumenep, Kroscek.id-Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Abdul Madjid, mengajak masyarakat nelayan memanfaatkan peluang dan meningkatkan kesejahteraannya, dengan upaya memenuhi kebutuhan melalui program kredit tanpa bunga, yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumenep bekerja sama BPRS Bhakti Sumekar.
Hal tersebut ditegaskan saat ia hadir langsung pada Sosialisasi dan Edukasi Produk Keuangan Perbankan dan Asuransi pada nelayan, di Desa Karduluk Kecamatan Pragaaan yang dilaksanakan Tim TPAKD Kabupaten Sumenep, Rabu (15/10/2025).
“Ini merupakan salah satu komitmen Pemkab Sumenep, dalam memberikan pelayanan kredit tanpa bunga, meskipun tetap dengan persyaratan jaminan yang ditentukan perbankan,” tandasnya.
Setidaknya, menurut mantan Kepala BKPSDM dan Camat Pragaaan ini, dengan adanya pinjaman tanpa bunga dan angsuran ringan tersebut, dapat menambah modal usahanya, semisal untuk membeli peralatan tangkap ikan, maupun sebagai modal usaha keluarganya yang menjual hasil penangkaran ikan para nelayan.
Selanjutnya, untuk memberikan jaminan perlindungan risiko pekerjaan sebagai nelayan yang memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan di laut, utamanya pada musim-musim tertentu yang ekstrim, maka Pemkab Sumenep juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi para nelayan.
“Kita semua tidak berharap terjadinya bahaya menimpa nelayan, namun dengan memberikan jaminan perlindungan sosial pada kegiatan nelayan yang rentan terhadap keselamatan saat bekerja di laut, sangat penting agar ketika bencana menimpa tidak menambah jumlah kemiskinan baru pada korban laka laut dan keluarga yang ditinggalkan,” tambahnya.
Bahkan, jaminan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan, di samping sangat ringan pembiayaannya, juga memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam memberikan asuransi kepada peserta dan keluarganya.
Di samping memberikan pembiayaan untuk pengobatan kecelakaan kerja dan santunan kematian, juga memberikan beasiswa kepada anaknya untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
“Saat ini, kami melalui Dinas Perikanan memang baru bisa memberikan bantuan biaya asuransi di empat bulan pertama dari September hingga Desember 2025, namun tahun depan bisa diusulkan untuk ditambah pembiayaannya hingga satu tahun,” tandasnya.
Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Joni Hariyanto, menjelaskan, untuk program bantuan premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan dua tahun berjalan mengalami peningkatan, jika 2024 sebanyak 1.795 nelayan, di 2025 naik menjadi 2.000 nelayan yang tercover.
“Mudah-mudahan bisa diusulkan lebih banyak lagi penerima bantuan premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan ini, baik dari jumlah penerima maupun pembiayaannya, syukur-syukur bisa tercover selama setahun,” tandasnya.
Selanjutnya, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumenep, Silviana Halidah Novtrisia, menambahkan, berkaitan dengan program pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga hingga pembiayaan reguler, yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan peluang usaha yang dijalankan, untuk peningkatan perekonomian masyarakat khususnya para nelayan serta keluarganya.
“Selain bisa dimanfaatkan nelayan itu sendiri, juga untuk peningkatan ekonomi keluarga, yakni istri nelayan yang mungkin memiliki usaha untuk penambahan modal berjualan dan usaha lainnya,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut juga memberikan waktu diskusi untuk menampung aspirasi dan persoalan yang dihadapi para nelayan khususnya di Desa Karduluk, sehingga banyak memberikan catatan, baik bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengakomodir kebutuhan nelayan, serta pada mitra kerjanya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan pada masyarakat.
Sedangkan Tim TPAKD Kabupaten Sumenep yang hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri dari Bagian Perekonomian dan SDA, Dinas Perikanan dan Diskominfo Kabupaten Sumenep, serta dari BPRS Bhakti Sumekar dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai mitra pada program sosialisasi dan edukasi produk keuangan perbankan dan asuransi tersebut. (*)
